Dia mengibaratkan alam semesta seperti redup dengan prosesi acara pendaftaran yang dilakukan oleh dua pasangan bakal capres-cawapres hari ini.
"(Pendaftaran) kali ini mohon maaf tidak ada getaran, alam semesta reduplah kali ini, biasa-biasa saja, enggak ada sesuatu yang namanya surprise, biasa saja," ucapnya.
Momen luar biasa sekaligus rahmat dari Allah SWT, karena momen yang ditunggu-tunggu mayoritas rakyat Indonesia sudah dekat. Masyarakat gembira menyambut kehadiran pemimpin baru yang akan membawa perubahan Indonesia. #kbanews
SURABAYA | KBA– Pasangan Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN akan mendaftar sebagai pasangan pertama besok pagi pukul 8.00 di KPU Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023.
Achmad Hariyono, S.E., warga Sidoarjo Jawa Timur yang juga Ketua Aliansi Alumni Airlangga untuk Perubahan (A3P) yang merupakan relawan pendukung Anies dari alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengungkapkan pendaftaran AMIN merupakan momen luar biasa untuk perubahan Indonesia sekaligus merupakan rahmat Allah SWT bagi bangsa Indonesia.
“Momen luar biasa sekaligus rahmat dari Allah SWT, karena momen yang ditunggu-tunggu mayoritas rakyat Indonesia sudah dekat. Masyarakat gembira menyambut kehadiran pemimpin baru yang akan membawa perubahan Indonesia,” terang mantan aktivis masjid kampus Unair, Rabu 18 Oktober 2023.
Menurut Achmad, AMIN merupakan sosok yang lahir dari Ibu Pertiwi dan sosok yang benar-benar berkualitas untuk memimpin Indonesia. “AMIN sosok yang lengkapi dan dibutuhkan serta bisa jadi panutan bangsa Indonesia di tengah kondisi bangsa saat ini yang kehilangan sosok pemimpin panutan,” terang pria yang juga aktif pada kegiatan dakwah di Ponpes Nurul Al Haramain.
Ketua Relawan Anies Delta Sidoarjo itu berharap masyarakat Indonesia ikut mendoakan supaya pendaftaran pasangan AMIN besok lancar. “Kami imbau rakyat Indonesia banyak berdoa dan berzikir supaya Allah SWT meridhoi. Karena keinginan yang baik dari masyarakat Indonesia yang mendambakan perubahan itu harus disandarkan pada Allah SWT yang memberi kemudahan dan ridho-nya untuk kelancaran proses pendaftaran pasangan AMIN besok ke KPU,” tandas Achmad.
Dia mengungkapkan besok Kamis 19 Oktober 2023 para pengurus dan anggota serta simpatisan Aliansi Alumni Airlangga untuk Perubahan (A3P) akan menggelar doa bersama di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya. “Kami berharap dukungan doa dan moril dari masyarakat Indonesia, supaya pendaftaran pasangan AMIN ke KPU besok berjalan lancar,” pungkasnya. (kba)
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan Capres-Cawapres yang lengkap karena memiliki banyak pengalaman di pemerintahan.
"Luar biasa pengalamannya," katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.
Apalagi, katanya, Mahfud MD pernah berpengalaman di yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
"Lengkap, cocok sekali," katanya.
Pada kesempatan tersebut, ia mengucapkan selamat kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berpasangan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekali lagi selamat," katanya.
Disinggung mengenai optimisme PDIP memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dalam satu putaran, menurut dia, hal itu diserahkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Monggo, itu sesuai target dari harapan ibu Ketua Umum PDIP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
"Hari ini, Rabu 18 Oktober 2023 saya dengan mantap diri saya ambil keputusan ke semua, saya tujukan sebesar-besar bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan dampingi Ganjar Pranowo adalah Prof Dr Mahfud MD," ujar Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.
(Antara/gil)
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan melakukan Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri dalam menanggapi situasi di Palestina. Indonesia akan ikut terlibat dalam pertemuan tersebut
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan melakukan Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri dalam menanggapi situasi di Palestina pada Rabu (18/10/2023). Indonesia akan ikut terlibat dalam pertemuan yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi.
"Indonesia dan sejumlah negara OKI mengusulkan segera dilakukan Pertemuan Khusus Tingkat Menteri," ujar keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi akan mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut. Dia akan terbang langsung dari Beijing, Cina, ke Riyadh untuk bisa terlibat dalam pembahasan isu tersebut.
"Menlu RI terus melakukan komunikasi dengan para Menlu negara sahabat untuk galang suara agar segera diambil langkah guna hindari katastropi kemanusiaan yang semakin memburuk," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
OKI sebelumnya telah menyatakan penolakan atas pemindahan paksa rakyat Palestina di Jalur Gaza. Mereka melakukan kecaman terhadap Israel atas upaya untuk memindahkan krisis kemanusiaan ke negara-negara tetangga.
Mereka juga mengutuk keras blokade medis, pasokan bantuan, dan kebutuhan dasar di Jalur Gaza. Tindakan itu dinilai sebagai hukuman kolektif yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Organisasi tersebut mengulangi seruannya kepada komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan efektif guna menghentikan segala bentuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Tindakan Isarel mengancam akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut OKI, perlunya membangun koridor kemanusiaan untuk memberikan bantuan penting ke Jalur Gaza.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. Empat hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini.
Hakim konstitusi tersebut ialah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangnnya, Saldi Isra mengaku heran dengan perubahan putusan MK yang dinilai sangat cepat.
"Saya hakim konstitusi Saldi Isra memiliki pandangan berbeda atau dissenting opinion. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo menyatakan 'persyaratan menjadi calon presiden dan wapres adalah q: berusia paling renda 40 tahun', dimaknai menjadi 'persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah q 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pilihan kepala daerah'," ujar Saldi Isra di sidang MK, Senin (16/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saldi, yang juga Wakil Ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar.
"Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa 'aneh' yang 'luar biasa' dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," paparnya.
"Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang," sambungnya.
Saldi mengakui MK memang pernah mengubah keputusan yang dibuatnya. Namun, kata dia, perubahan itu tidak dilakukan secara cepat seperti dalam perkara ini.
"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengesampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
"Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan a quo?" imbuh Saldi.
Saldi lantas mengatakan rapat musyawarah hakim (RPH) pada 19 September 2023 memutuskan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Saat itu, Ketua MK Anwar Usman tidak hadir dalam RPH.
"Hasilnya, enam hakim konstitusi sebagaimana amar putusan MK nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 sepakat menolak permohonan, tetap memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, sementara itu dua hakim konstitusi lain memilih sikap berbeda," jelasnya.
Kemudian, dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, kata Saldi, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, in casu perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor 91/PUU-XXI/2023. RPH tersebut dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.
"Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara petitum 90/PUU-XXI/2023," ujarnya.
"Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan MK nomor 29-51-55/PUU-XXI/202," tambah dia.
Saldi menilai berkenaan dengan hal itu, seharusnya secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara. Dia pun mengatakan keputusan dapat bergeser jika masih ada ketersambungan dengan alasan-alasan permohonan.
"Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (petitum) jelas-jelas bertumpu pada 'berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'. Bahkan, secara kasatmata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan 'pengalaman' sekaligus 'keberhasilan' Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan," paparnya.
"Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (elected official). Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti termaktub dalam amar Putusan a quo, tidak salah dan tidak terlalu berlebihan munculnya pertanyaan lanjutan: haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu?" imbuh dia.
MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa UNS
MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':
Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan beda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah hari ini, Senin (16/10).
Dengan nada getir, Saldi menyebut terjadi situasi yang aneh dan membingungkan.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal loyalitas kader partai saat peresmian 27 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid, hari ini. Dalam acara itu, Megawati juga sempat memuji ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Pantauan detikJateng, Senin (16/10), Megawati awalnya bercerita tentang perjuangan ayahnya, Soekarno yang menjadikan partai sebagai gerakan anak muda di Bandung. Selanjutnya, Megawati mengingatkan kadernya agar loyal kepada partai.
"Di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen. Makanya Ibu minta kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Tidak ada dedication of life-nya," kata Megawati melalui Zoom, Senin (16/10/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Megawati juga menyebut para kader partai yang menduduki jabatan eksekutif agar ke kantor partai dan ikut rapat partai.
"Bupati, walikota, gubernur, harus datang ke kantor partai sebagai orang partai, untuk ikut rapat partai," ucapnya.
Dalam kesempatan itu Megawati juga memuji ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy. Menurut Mega, Rudy merupakan salah seorang loyalis di Partai PDIP.
"Partai ini dicoba dihancurleburkan, haduh. selama 32 tahun. Tapi kan kita terus ada. Seperti demikian kita berada di pemerintah selama dua periode, rakyat tetap bersama kita. Berbagai ujian itu yang membuat kita semakin matang berpolitik," ucap Mega.
"Kota Surakarta, kenapa menyebut ketua DPC-nya itu orang lama. Dia ikut dari PDI, orang brengosan (berkumis), kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian harus seperti dia, karena senioritasnya dan kesetiaan kepada partai luar biasa," sambung Megawati.
Simak Video "Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/ahr)
