Kasus positif Covid-19 di Indonesia mulai merangkak naik setelah pada awal tahun sempat mengalami penurunan. Teranyar, kasus positif Covid harian di Indonesia per Kamis (17/6) mencapai angka 12.624. Angka ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi sejak Januari 2021.
Mengutip data pada situscovid19.go.id, kasus harian Covid-19 sepanjang bulan Februari hingga Juni 2021 naik sekitar 2.000 sampai 12 ribu kasus. Terakhir kasus mencapai 12.156 dalam sehari pada 6 Februari.
Sejumlah daerah pun mulai mengambil langkah antisipasi untuk menanggulangi covid-19 yang terjadi di tempat masing-masing.
Jawa Barat misalnya, Gubernur Ridwan Kamil mengambil langkah tegas dengan menetapkan Bandung dan Bandung Raya siaga satu bahkan melarang orang luar Bandung, khususnya Jakarta menyambangi kota kembang selama sepekan.
Langkah-langkah sejumlah pemimpin daerah dari mulai Ridwan Kamil hingga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang berulang kali menyinggung peningkatan kasus covid terus dilakukan.
Namun, hingga kasus menyentuh angka 12 ribu Presiden Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi negara tak juga mengeluarkan instruksi pasti, dia hanya meminta agar Pemprov DKI bisa segera menuntaskan vaksinasi covid-19 hingga Agustus mendatang.
Terkait dengan hal itu, Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman memandang sejak awal penanganan pandemi covid-19 memang berantakan.
Dicky menuturkan terlalu banyak tangan yang mengemban tugas namun tugasnya pun tak jelas fokus dan arahnya. "Terlalu banyak komite, jadinya pabaliut lah istilahnya," kata Dicky pada Jumat (18/6).
Padahal kata dia, Jokowi hanya perlu menunjuk satu orang. Misalnya Menteri Kesehatan untuk betul-betul menangani pandemi ini. Namun, kata Dicky, Jokowi malah sibuk membuat berbagai komite dan satgas.
"Ini bahaya dan membingungkan. Penanganan pandemi di Indonesia ini yang paling enggak jelas rencananya, komprehensifnya juga tidak jelas dan fokusnya juga tidak pada kesehatan," katanya.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada Aji Imawan memandang ada kemungkinan Jokowi kehilangan taji dalam penananganan Covid-19.
Apalagi beberapa pemimpin daerah mulai mengambil inisiatif menangani pandemi dengan cara masing-masing. "Kehilangan taji mungkin mengarah ke sana," kata Aji.
Dia menegaskan saat ini Jokowi hanya memfokuskan vaksinasi serta pengetatan protokol kesehatan yang sudah dingatkan kepada pemimpin daerah sebelumnya.
 Jokowi meninjau vaksinasi di Stadion Pakansari Bogor. (Foto: Lukas/ Biro Pers) |
Kritik Target Kekebalan Komunal
Sementara itu soal vaksinasi dan kekebalan kelompok, Wakil Kepala Lembaga Eijkman Bidang Penelitian Fundamental Herawati Sudoyo mengingatkan pemerintah untuk realistis dalam mengejar ambisi vaksinasi Covid-19sebanyak 1 juta dosis per hari pada Agustus 2021.
Menurut Herawati, penyuntikan vaksin Covid-19 secara massal dalam jumlah target yang ditentukan tidak mudah.
"Saya rasa kalau semua bekerja sama dengan baik, semua akan bisa diatasi (herd immunity), tapi tentu saja tidak dalam waktu dekat. Kita harus realistis dengan apa yang terjadi di lapangan," kata Herawati pekan ini.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memberi target kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mewujudkan kekebalan kelompok pada Agustus 2021.
Jokowi meminta Anies meningkatkan kapasitas vaksinasi di Jakarta hingga 100 ribu orang per hari. Dia ingin perintah itu dilaksanakan mulai pekan depan.
"Kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan,dibulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal,"kata Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/6).
Dalam kesempatan itu, Anies turut hadir. Selain itu, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. "Dari hitung-hitungan, saya kira insyaallah semuanya lancar," ujar Jokowi.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 20.158.937 orang per Minggu (13/6). Dari jumlah itu, sebanyak 11.568.457 orang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.
Namun, lonjakan kasus Covid-19 di depan mata tak bisa diabaikan begitu saja, serta mengharapkan vaksinasi menjadi taji ampuh untuk melawannya. Sementara pemerintah sibuk mengampanyekan vaksinasi, seruan warga sipil dan Asosiasi Profesi Dokter meminta karantina wilayah atau lockdown mulai bergaung.
"Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas," demikian salah satu permintaan mereka.
Dan suara-suara yang menginginkan taji pemerintah lebih tajam untuk urusan Covid-19, terus menggelinding hingga hari ini.
(tst/asa)Menanti Taji Jokowi di Lonjakan 'Luar Biasa' Kasus Covid - CNN Indonesia
Ngelanjutin Artikel nya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar