Nomor induk kependudukan dan sertifikat vaksinasi Corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di media sosial. PKS menilai kebocoran NIK hingga sertifikat vaksinasi Jokowi menjadi bukti tak ada jaminan keamanan terhadap data warga.
"Ini bisa menjadi bukti bahwa data dalam aplikasi yang dibuat pemerintah tidak jaminan keamanan 100 persen. Apalagi yang bocor ini adalah data seorang kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan. Data sekelas kepala negara yang harusnya sangat terlindungi kerahasiaannya itu saja bisa bocor apalagi data rakyat biasa," kata Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani Aher, kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut beredarnya data Jokowi bisa berbahaya ke depannya jika dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Dia meminta Kemeterian dan Lembaga terkait bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini.
"Bocornya data presiden ini tentu sangat bahaya ke depannya jika digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab. Kementerian/Lembaga yang menjadi PIC-nya harus menyelesaikan masalah ini, jangan justru saling lempar tanggung jawab. Saya juga khawatir kebocoran data ini akan menurunkan minat masyarakat terhadap aplikasi PeduliLindungi dan sejenisnya," ucapnya.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga menilai tersebarnya NIK dan sertifikat vaksinasi Corona Jokowi merupakan masalah besar. Dia menyebut NIK merupakan sesuatu yang pribadi dan seharusnya terlindungi.
"Pertama ini masalah besar. NIK itu sesuatu yang private dan perlu dilindungi. Menjadi bencana jika itu adalah NIK seorang Presiden. Kalau Presiden saja bisa bocor, walau perlu dicek, apalagi masyarakat biasa," ujarnya.
Simak duduk persoalannya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Sebab Musabab Bocornya NIK-Sertifikat Vaksin Jokowi':
PKS: NIK-Sertifikat Vaksinasi Jokowi Saja Bocor, Apa Lagi Rakyat Biasa - detikNews
Ngelanjutin Artikel nya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar